Penyaluran Dana BOS 2020: Porsi untuk Guru Honorer dan Mekanisme Penyaluran

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

Dana BOS untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer
Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di era Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengalami kebijakan baru. Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.

Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen. Hal tersebut dikatakan Mendikbud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/02/2020).

Mendikbud menjelaskan bahwa setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Maka, kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda. Artinya, dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS.

Persyaratan pembayaran honor guru honorer dengan dana BOS
Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Meningkatkan fleksibilitas dan otonomi kepala sekolah
Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah pusat membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien.

Penetapan, verifikasi, da validasi data
Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sekolah diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Nominal satuan BOS per peserta didik
Selain kebijakan penyaluran dan penggunaan, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp100.000 per peserta didik.

Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 per siswa per tahun.

Mekanisme penyaluran dana BOS tahap ketiga
Mendatang, penyaluran dana BOS tahap ketiga hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua. Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

---
Mekanisme penyaluran dan anggaran dana BOS tahun 2020 LIHAT/DOWNLOAD DI SINI

Inilah Inovasi dan Terobosan Mendikbud Nadiem Makarim Guna Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kemendikbud telah mengikuti dan mempelajari dengan saksama hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dirilis pada hari Selasa, 3 Desember 2019. Menanggapi hasil studi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa penilaian yang dilakukan PISA merupakan masukan berharga untuk mengevaluasi dan membenahi sistem pendidikan di Indonesia.

“Hasil penilaian PISA menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan menjadi fokus Pemerintah selama lima tahun ke depan. Menekankan pentingnya kompetensi guna meningkatkan kualitas untuk menghadapi tantangan abad 21,” disampaikan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam acara rilis hasil PISA 2018, di kantor Kemendikbud, Jakarta pada Selasa (3/12).

Pembenahan sistem asesmen
Guna mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud akan melakukan inovasi dan terobosan yang diperlukan untuk mempercepat proses dan melakukan lompatan di bidang pendidikan.

Salah satu yang sedang dikaji Kemendikbud adalah pembenahan sistem asesmen. Menurut Mendikbud, asesmen perlu dibuat agar fokus pada kompetensi mendasar yang berguna secara luas. Hasil asesmen juga akan dilaporkan dalam bentuk yang bermanfaat bagi perbaikan praktik pengajaran di kelas maupun perumusan kebijakan pendidikan.

“Kita harus berani berubah dan berbenah. Sesuai dengan arahan Presiden untuk menciptakan SDM unggul, kami akan terus menelaah upaya untuk melakukan terobosan-terobosan," tutur Mendikbud.

"Peningkatan kualitas pembelajaran menjadi hal yang utama. Kami akan terus melibatkan guru dan orang tua. Penting bagi Pemerintah untuk memberikan ruang bergerak yang cukup untuk pihak-pihak terkait dapat terlibat dan ikut belajar,” imbuh Mendikbud Nadiem.

Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas
Dalam satu dekade terakhir, fokus Pemerintah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan telah membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2000, hanya 39 persen penduduk usia 15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau SMA, sementara pada tahun 2018, angka tersebut meningkat menjadi 85 persen.

Dari Paris, Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD, mengatakan setelah kemajuan luar biasa dalam akses ke sekolah, sekarang saatnya bagi Indonesia untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas.

"Semua siswa dapat mencapai tinggi jika dukungan yang baik dan tepat sasaran diberikan. Terutama bagi siswa yang kurang beruntung. PISA menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah takdir," tulis Andreas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Totok Suprayitno.