Pemkab Bandung Tetapkan Status Darurat Bencana Covid-19

Sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit akibat Infeksi Virus Corona, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menetapkan status keadaan tertentu darurat Covid-19. Penetapan status itu dilakukan, melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung.

SK tersebut diterbitkan, setelah melalui pembahasan dalam rapat koordinasi (rakor) seluruh perangkat daerah. Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana itu, dihadiri para asisten, perangkat daerah, aparat kewilayahan dan asosiasi kesehatan Kabupaten Bandung.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung
“Selain SK tersebut, melalui pembahasan dalam rakor ini, juga diterbitkan SK Bupati Bandung Nomor 443.1/Kep.236-Dinkes/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung,” ungkap Sekda Teddy Kusdiana usai kegiatan rakor yang berlangsung di Bale Riung Soreang itu, Rabu (18/3/2020).

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas, sebut sekda, terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung sebagai Pengarah, sedangkan sekda sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

“Wakil Ketua yaitu Kalak (Kepala Pelaksana) BPBD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Majalaya,” sebut sekda.

Sementara sekretaris diisi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris BPBD dan Dinkes, serta anggota Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan para kepala perangkat daerah lainnya.

Belum perlu dilakukan lockdown
Sampai saat ini, tutur sekda, belum terlihat perlu dilakukan tindakan ‘lock down’ di Kabupaten Bandung. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat Covid-19 hingga Mei mendatang.

“Tindakan ‘lock down’ belum diperlukan. Namun kami mengimbau seluruh masyarakat, termasuk jajaran ASN, untuk memperhatikan ‘social distancy’ atau menghindari kerumunan. Saat ini pun 1/3 pegawai Sekretariat Daerah melakukan tugas WFH (Work From Home). Ini harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, meskipun sampai sekarang di Kabupaten Bandung masih 0 positif,” tutur sekda.

Sedangkan untuk penetapan status tanggap darurat, lanjut Teddy Kusdiana, tidak bisa begitu saja dilakukan. Karena banyak aspek yang harus disiapkan, salah satunya sarana dan prasarana untuk posko, serta rumah sakit rujukan pendukung.

“Dalam hal ini rumah sakit yang ditunjuk dan cukup memenuhi syarat adalah RSUD Majalaya. Namun berbicara rasio jumlah penduduk, idealnya harus tersedia 120 bed,” lanjut Teddy Kusdiana.

Pembersihan di tempat-tempat umum
Upaya lain yang akan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus global tersebut, tambahnya, yaitu melakukan pembersihan di tempat-tempat umum. “Sebagai contoh, melakukan disinfektan di ruang perkantoran dan masjid besar kecamatan dan menyediakan hand sanitizer bagi masyarakat di kantor pelayanan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami menyampaikan, pihaknya telah membuka hotline untuk melayani pertanyaan atau pengaduan masyarakat terkait Covid-19.

“Kami membuka Hotline Covid-19, di nomor 0821-1821-9287. Sampai saat ini, cukup banyak masyarakat di luar Kabupaten Bandung yang bertanya melalui nomor ini. Dan petugas kami siap menjawab,” ucap Kadinkes.

Ketika mengetahui adanya virus corona di Wuhan, pihaknya langsung membuat surat edaran ke puskesmas dan rumah sakit untuk siaga dan antisipasi. “Selain itu, edaran lain juga kami terbitkan. Antara lain mengimbau penyediaan sarana cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun berbasis alkohol di seluruh puskesmas,” terang Grace Mediana.

Selain itu, seluruh kepala puskesmas juga diimbau untuk menginstruksikan jajarannya, agar membersihkan ruangan dan lingkungan kerja secara rutin dengan disinfektan. “Kegiatan yang mengundang pengumpulan massa seperti posyandu, posbindu, prolanis dan lain-lain sejenis, juga dihentikan untuk sementara. Upaya lain yang juga kami lakukan, yaitu berupa pembatasan pengunjung dan pendamping pasien di rumah sakit,” pungkas Grace Mediana.

Alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung Rp322 Miliar dari Pemerintah Pusat

Dalam Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Sentul International Convention Center Bogor, dikemukakan Pemkab Bandung mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 322.217.180.000 dari pemerintah pusat.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana mengimbau kepada seluruh perangkat desa agar dapat mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

“Pengelolaan Dana Desa  harus transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kami telah membuat perubahan regulasi berupa Perbup (Peraturan Bupati) yang saat ini masih dalam proses pengesahan,” ungkap sekda saat menghadiri kegiatan tersebut, Senin (2/3/2020).

Segera menyelesaikan laporan administrasi
Guna mempercepat pencairan Dana Desa, Teddy Kusdiana meminta aparat desa untuk segera menyelesaikan laporan administrasi, seperti laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Tersendatnya proses pencairan Dana Desa biasanya karena laporan APBDes yang belum rampung. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami menekankan kepala desa agar menyelesaikan pekerjaan tahun sebelumnya yang belum selesai, baik yang bersifat administrasi seperti surat pertanggungjawaban, maupun fisik berupa infrastruktur atau pembangunan,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung H. Tata Irawan memaparkan, untuk menciptakan transparansi pengelolaan Dana Desa, pihaknya telah menginstruksikan pemerintah desa untuk mencantumkan APBDes pada baligo.

“Untuk transparansi, pemerintah desa harus membuat baligo APBDes yang dipampang di kantor desa atau jalur utama desa,” papar Tata.

Enam program prioritas dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung
Lebih jauh dirinya menjelaskan, terdapat enam program prioritas dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung. Yakni program penunjang pengelolaan sampah, sarana air bersih dan sanitasi guna mencegah stunting, serta destinasi desa wisata.

“Program lainnya adalah konvergensi pencegahan stunting dengan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan makan ikan, operasional KPM (Kader Pembangunan Manusia) juga program penunjang kebencanaan tingkat desa,” jelasnya.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Nata Irawan menerangkan, tahun anggaran 2020 pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia. Sementara untuk provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5,9 triliun untuk 5312 desa di 19 Kabupaten.

“Untuk memastikan Dana Desa dapat disalurkan tepat waktu dan dikelola secara akuntabel, kita perlu mengambil langkah – langkah percepatan dalam penyalurannya. Salah satunya dengan menggelar raker percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa tahun 2020,” tutupnya.

Wabup Gun Gun Gunawan: Perlu Adanya SOP Pengaturan Curug Jompong

Pemkab Bandung terus berupaya mengoptimalkan upaya penanganan banjir. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, mencatat bahwa saat ini ada empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang terdampak banjir cukup besar, antara lain Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang dan Kecamatan Rancaekek.

Wabup Kab. Bandung Gun Gun Gunawan mengungkapkan dalam penanganan ini, secara teknis Pemkab Bandung sudah melakukan berbagai upaya. Dari mulai bagaimana merekayasa penanganan kemanusiaan, evakuasi hingga memantau distribusi bantuan logistitk.

“Selain melakukan evakuasi dan penanganan pengungsi, kita juga terus berupaya semaksimal mungkin secara teknis mengerahkan sarana untuk mempercepat aliran air dari titik lokasi banjir yang dinilai terjadi penyumbatan, tanpa harus menunggu air surut dulu,” ucap Gun Gun Gunawan saat meninjau lokasi banjir di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Senin (27/01/2020).

Banjir di beberapa wilayah
Gun Gun mengatakan pemerintah daerah tidak saja konsen menangani banjir di wilayah Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang saja, namun juga banjir di daerah Rancaekek, Sapan dan sekitarnya. Penanganan banjir dari aspek evakuasi, penyaluran logistik dan pelayanan kemanusiannya kata Gun Gun tetap harus sama prioritasnya, baik untuk di Sapan maupun Rancaekek.

“Jika dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan dan kurang maksimal, kami mohon maaf. Pemerintah daerah terus berikhitiar agar semua warga terdampak banjir mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegas Gun Gun.

Dalam penanganan banjir di Kabupaten Bandung, kata Gun Gun koordinasi dan sinergitas antara pusat dan daerah pun terus ditingkatkan. Saat rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR Republik Indonesia dan gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu, lanjut Gun Gun pihaknya menyampaikan kalau hujannya tidak tiap hari, hanya sekali saja mungkin genangan yang biasanya 3-4 hari bisa satu hari.

SOP pengaturan Curug Jomppong
“Tapi kalau hujannya tiap hari, Kami mengusulkan perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengaturan Curug Jompong. Kemudian untuk jangka panjangnya, selain penghijauan Kami mendorong PUPR untuk segera membangun kolam retensi di perbatasan Sumedang dengan Rancaekek. Di beberapa titik yang sedang diinisiasi untuk pembuatan kolam retensi contoh di polresta Bandung, Arjasari, dan Majalaya sehingga air yang mengalir di anak sungai tidak langsung mengalir ke Sungai Citarum. Namun dapat ditampung di koam retensi tadi. Dan itu bisa digunakan juga baik untuk irigasi pertanian, maupun pabrik dan suplai air baku”paparnya

Usai meninjau banjir, Wabup Gun Gun meninjau lokasi Curug Jompong. “Dari hasil pantauan hari ini, Curug Jompong dua terowongan ini sudah berjalan efektif. Hanya saja intensitas hujan dari tanggal 20 Januari sampai sekarang cukup deras yang mengakibatkan debit air di curug jompong meningkat melebihi tinggi normal di 4,5 meter,” ucap wabup.

Pada kesempatan itu wabup pun mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. "Terus update informasi banjir dari BPBD. Dalam kesempatan ini,tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih pada TNI dan polri serta organisasi yang ikut membantu prosesnya evakuasi dan juga memberikan bantuan, Semoga kebersamaan ini tetap terjaga," pungkasnya pula.

199 Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Bandung Dilantik Bupati Dadang Naser

Bila pada Pilkades sebelumnya, kades terpilih di Kab. Bandung dilantik oleh masing-masing camat. Pada Pilkades 2019, karena diselenggarakan bersamaan, pelantikanya dilakukan secara serentak. Dan pada Jumat (29/11/2019), sebanyak 199 orang Kepala Desa (Kades) terpilih dari berbagai desa di Kab. Bandung dilantik secara serentak oleh Bupati Bandung Dadang M Naser. Pelantikan kades serentak ini pun menjadi bagian sejarah di Kab. Bandung.

Pada Jumat sore tersebut, 199 kades terpilih naik ke atas panggun dan mereka siap dilantik di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung. Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bawa pemerintah desa merupakan salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan pula oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menyikapi hal itu, Bupati berpesan dan menuntut kepada seluruh kepala desa agar dapat memahami, mentaati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sementara, sebanyak sembilan ASN Kabupaten Bandung terpilih menjadi Kades dalam Pilkades serentak tahun 2019 ini. Dalam Pilkades serentak 2019, terdapat 34 ASN Kabupaten Bandung yang turut mencalonkan diri. Sebagai informasi, ASN Kabupaten Bandung yang ikut Pilkades ada 34 orang. 32 jadi calon kades di Kabupaten Bandung, 1 orang di Kabupaten Bandung Barat, dan 1 orang di Kabupaten Garut.

Dari 34 ASN Kabupaten Bandung yang turut menjadi Kades, 9 diantaranya mendapat suara terbanyak. Jika tidak ada gugatan, maka 9 orang ASN tersebut akan menjadi Kepala Desa. Maka sesuai dengan aturan, ASN yang menjadi Kades tidak harus mengundurkan diri, namun negara akan melakukan pembebasan tugas dari jabatan organiknya.

Pemkab Bangun Asrama untuk Mahasiswa Unpad Asal Kabupaten Bandung

Pemkab Bandung menjalin kerjasama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad). Dalam kerjasama tersebut, pemkab dan Unpad sepakat membangun asrama mahasiswa di lokasi kampus itu. Hal itu disampaikan Bupati Bandung H.Dadang M.Naser disela acara Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah antara Pemkab Bandung dan Unpad terkait Pemberian Dana Hibah Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Bandung yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang, Selasa (26/11/2019).

Dibangun di lahan milik Unpad
Pada kerjasama tersebut, menurut Bupati Dadang Naser, pemerintah daerah menghibahkan 5 Miliyar untuk pembangunan 2 gedung, terdiri dari 6 ruangan dan kamar yang dapat menampung hingga 150 orang mahasiswa asal Kabupaten Bandung. Asrama itu, lanjut bupati akan dibangun di lahan milik Unpad seluas 178 Hektare.

“Asrama ini penting bagi anak-anak kita yang berstudi di Unpad. Nantinya mereka bisa gunakan asrama untuk kegiatan organisasi seperti diskusi. Banyak hal bisa dilakukan antara lain, pengembangan diri dan interaksi antar mahasiswa Kabupaten Bandung dengan mahasiswa lainnya”, ujar Dadang Naser.

Dadang mennyatakan, banyak mahasiswa asal Kabupaten Bandung yang berkuliah di Unpad dan berjarak jauh antara kampus dan tempat tinggalnya. Seperti mahasiswa asal Pangalengan dan Majalaya yang memang sangat jauh ke Jatinangor.

“Bagi mahasiswa yang terbatas dalam kemampuan ekonomi juga, ini bisa dugunakan untuk meringankan beban transportasi dan kost. Selebihnya pihak Unpad yang mengatur kriteria mahasiswa yang boleh tinggal di asrama”, imbuhnya.

Asrama jadi etalase Kabupaten Bandung 
Sementara itu, Wakil Rektor Unpad Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Prof. dr. Arief Sjamsulaksana Kartasasmita, Sp.m., M.Kes, Ph.D. menilai Bupati Dadang Naser memiliki visi pendidikan yang sangat kuat. Tak hanya kerjasama dalam pembangunn asrama mahasiswa, bupati pun sepakat mengenai penggunaan asrama ini sebagai pendidikan nonformal.

“Belajar di kelas mungkin hanya menghabiskan 4 sampai 5 jam perhari tetapi di asrama bisa digunakan untuk pengembangan dan mengintegrasikan pendidikan non-formal seperti keagamaan, ekstrakurikuler dan karakter dengan pendidikan formal. Juga dengan pendidikan budaya keluhuran Kabupaten Bandung yang akan kami titipkan kepada mahasiswa yang akan tinggal di asrama tersebut.” Ujar Arief.

Selaras dengan pernyataan Bupati mengenai fungsi asrama dan keterkaitannya dengan pola pendidikan, menurut Arief, di era revolusi industri 4.0 lembaga pendidikan mengharuskan bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk keberlangsungan pendidikan para mahasiswa.

“Selain hal itu asrama ini bisa menjadi etalase Kabupaten Bandung yang menampilkan kultur, kebudayaan, produk pangan, sandang dan hal-hal yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung yang dapat disaksikan oleh mahasiswa dari daerah lain”, ungkapnya pula.

Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebisi 2019 Digelar di Gedong Budaya Sabilulungan

KAMI, Konferensi Musik Indonesia Festival dan Eksebisi 2019 digelar Sabtu, 23 November 2019 di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS), Kabupaten Bandung, berfokus pada tata kelola industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan.

Konferensi dibuka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bandung Dadang M. Naser dan Glenn Fredly, serta diisi tiga sesi diskusi yang mempertemukan aktor-aktor penting industri musik, dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil.

Penggagas KAMI, Konferensi Musik Indonesia, Glenn Fredly berharap, konferensi kali ini bisa menghasilkan momentum yang membuat industri musik yang adil dan berkelanjutan. Jika tata kelola industri musik dapat lebih baik, diharapkan musik juga bisa lebih efektif membantu sektor lainnya, seperti film, pariwisata hingga merajut perdamaian.

GBS menjadi lokasi perhelatan Konferensi Musik Indonesia yang kedua, sebelumnya diadakan di Ambon Maluku 7-9 Maret 2018 lalu, yang mendorong kesuksesan, hingga Ambon ditetapkan menjadi Kota Musik Dunia oleh UNESCO.

KAMI melalui Konferensi Musik Indonesia, akan terus berkomitmen menjadi ruang atau forum pemantik bagi kemajuan tata kelola musik tanah air yang akan selalu melibatkan pemerintah, pelaku musik tanah air, dunia usaha, pendidikan, serta lintas disiplin kreatif lainnya seperti film, fashion, arsitektur, sastra dll.

Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser mengungkapkan, musik mempunyai peran besar dalam menciptakan peradaban dunia, oleh karena itu pihaknya akan terus bersinergi dengan para pecinta musik, bertukar pikiran dalam berkreasi dan berinovasi serta merumuskan bagaimana mengembangkan potensi lokal, agar para seniman Kabupaten Bandung dapat meningkatkan eksistensinya baik pada skala Lokal, Nasional, maupun Internasional.

Sementara itu Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menegaskan, fungsi musik ini beragam, selain untuk berekspresi sebagai kreativitas kebahagiaan juga untuk persatuan. Namun curahan hati para pemusik juga didengar, bahwa eksistensi dan kesejahteraan masih kurang. "Mudah-mudahan Jabar bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, karena sudah mempunyai Perda tentang Ekonomi Kreatif, untuk mendukung keberadaan musik, dan saat ini sedang dibangun Creative Centre, fasilitas bermusik dan lain-lain" tuturnya. (Diskominfo Kab. Bandung)

Apa Pengaruh Terowongan Nanjung untuk Mengurangi Banjir Bandung Selatan? Ini Penjelasannya

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Bupati Bandung Dadang M.Naser melakukan peninjauan ke beberapa titik lokasi di seputar pembangunan Terowongan Nanjung di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Sabtu (16/11). Lokasi yang dikunjungi diantaranya, Sungai Mati Citarum (Oxbow Daraulin) dan Terowongan Air Nanjung.

Disela peninjauan tersebut, gubernur dan bupati melakukan pertemuan dengan warga setempat. Tujuan pertemuan itu, ungkap gubernur selain menampung aspirasi warga setempat, juga dalam rangka melakukan dialog dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melihat sejauhmana progres pembangunan terowongan tersebut.

“Kita datang ke sini sengaja mengundang perwakilan warga untuk melihat progres-progres dari usaha pemerintah, yang pada tahun ini ada 16 proyek. Dari 16 proyek, proyek terbesar adalah pembangunan Terowongan Nanjung ini. Pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi potensi banjir, baik dari skala kecil, menengah hingga skala besar,”ucap Kang Emil, sapan akrab gubernur Jabar ini.

Dari terowongan air Nanjung, ungkap Kang Emil ada dua jalur untuk mengalirkan air yang sering melambat di daerah Curug Jompong, yang sering kali membuat bangunan air itu balik kanan. "Karena berkelok-kelok dan banyak batu besar sehingga air yang deras dari arah selatan ini mengalir menjadi penyempitan,”jelas Kang Emil.

Pada kesempatan itu, Emil menyebutkan, total nilai proyek itu sekitar 300 miliar, mulai dikerjakan dari April 2018, dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan Desember. Ia berharap di awal tahun 2020 sudah bisa difungsikan.

“Mudah-mudahan masyarakat Jabar yang terdampak banjir bisa mendukung apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Kita sudah optimal, tapi tidak ada istilah jaminan bebas banjir ya, karena bagaimanapun urusan air adalah fenomena alam. Jadi tugas manusia adalah dengan ilmunya, berikhtiar mengurangi potensi kebencanaan,” tandasnya pula.

Sementara, Bupati Dadang Naser mengingatkan pada masyarakat sepanjang bantaran sungai dari mulai hulu Sungai Citarum, di Cisanti sampai Muaragembong, Bekasi untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah ini dengan cara tidak buang sampah ke sungai.

“Satu orang membuang sampah langsung ke sungai mungkin masih dapat dikendalikan. Namun jika berjuta-juta orang yang melakukan tentunya akan menjadi masalah. Warga juga harus ikut membantu, minimal mengubah prilakunya untuk ikut berperan dan bertanggungjawab dalam pengurangan sampah yang ada di Sungai Citarum,”ucap bupati.

Bupati mengutarakan salah satu hal yang belum ideal dalam penanganan banjir adalah kolam-kolam retensi atau embung-embung yang berfungsi menampung dan mengamankan air saat musim kemarau. ”Jadi ketika musim hujan, air tidak langsung masuk sungai semua, sehingga beban sungaii terkurangi dengan tampungan air di embung-embung itu,” kata Dadang.

Salah satu upaya Pemkab Bandung dalam menangangi banjir, lanjut Dadang adalah pembebasan lahan di wilayah Rancaekek. Saat ini, kata Dadang sedang disoundingkan dengan Tegalluar, karena di kawasan Kotabaru Tegalluar itu harus ada embung-embung. “Diperkirakan harus ada tiga, dan itu bisa lebih dari 50 hektar untuk kawasan kolam retensi. Kolam ini untuk cadangan air baku ketika kemarau dan pengendalian banjir ketika hujan,”pungkasnya.